Bentukbentuk lainnya yang pada dasarnya merupakan penggabungan dua atau lebih subjek hukum internasional dalam arti negara atau pemecahan satu subjek hukum internasional dalam arti negara menjadi beberapa negara. Tetapi konsepsi negara kepulauan sebagai kaidah hukum laut internasional yang baru dan mendapatkan pengakuan dari masyarakat internasional, baru muncul setelah di. Hukum internasional pertama kali ada di negara yunani. Dalam konferensi yang pertama delegasi indonesia diketuai oleh mr. Jun 10, 2014 hukum internasional tentang kedaulatan teritorial. Rangkuman penting hukum laut internasional dan nkri harga. Sebutkan dan jelaskan pengaturan hukum tentang peraian pedalaman dan perairan kepulauan.
Pasal tersebut selengkapnya berbunyi, perairan pada sisi darat garis pangkal laut territorial merupakan bagian perairan pedalaman negara. Dalam keadaankeadaan tetentu dapat digunakan garis pangkal yang lain, yang akan menimbulkan perairan pedalaman. Perairan pedalaman adalah semua laut yang terdapat di dalam batas garis lurus pantai. Kusumaaatmadja mochtar, hukum laut internasional, binacipta, bandung, 1978. Pasal tersebut selengkapnya berbunyi, perairan pada sisi darat garis pangkal laut territorial merupakan bagian perairan pedalaman negara tersebut. Dalam pasal 8 ayat 1 united nations conventions on the law of the sea unclos 1982 disebutkan bahwa yang dinamakan perairan pedalaman adalah perairan pada sisi darat garis pangkal laut teritorial. Vii dibahas mengenai rezim pulau dalam hukum laut internasional.
Indonesia mencakup laut territorial indonesia,5 dan perairan pedalaman indonesia6. Wilayah perairan indonesia meliputi laut teritorial indonesia, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman. Di perairan pedalaman, kedaulatan negara pantai pada dasarnya. Berdasarkan resolusi majelis umum pbb tanggal 21 februari 1958, telah disepakati akan diadakannya konferensi hukum laut. Budi sulistiyo odul 1 ini berisi penjelasan tentang perkembangan hukum laut dan wilayah perairan indonesia, wilayah laut indonesia menurut hukum laut internasional, dan status penataan batas maritim indonesia.
Sep 10, 2012 dalam pasal 8 ayat 1 united nations conventions on the law of the sea unclos 1982 disebutkan bahwa yang dinamakan perairan pedalaman adalah perairan pada sisi darat garis pangkal laut teritorial. Sebutkan dan jelaskan klasifikasi tentang perairan pedalaman dan perairan kepulauan. Hukum laut internasional adalah sekumpulan kaedah hukum yang mengatur hubungan hukum antara negara pantai atau yang berhubungan dengan pantai, yang terkurung oleh daratan dan atau organisasi maupun subyek hukuminternasional lainnya, yang mengatur mengenai kedaulatan negara di laut, yurisdiksi negara dan hakhak negara atas perairan tersebut. Artinya, kedudukan hukum internasional dalam hal ini penerapan konsep negara kepulauan yang telah di atur dalam konvensi hukum laut 1982 membutuhkan kesadaran dan pemahaman bersama bagi masyarakat internasional agar tidak. Karena konvensi hukum laut internasional unclos iii sudah mengakui konsep negara kepulauan archpelagic state, maka perairan kepulauan. Praktik negaranegara atas konsepsi negara kepulauan neliti. Hukum laut internasional dalam perkembangan hukum laut internasional dalam perkembangan h u k u m l a u t i n t e r n a s i o n a l d a l a m p e r k e m b a n g a n editor. Hukum laut internasional dalam perkembangan h u k u m l a u t i n t e r n a s i o n a l d a l a m p e r k e m b a n g a n editor. Oct 21, 2015 aturan hukum internasional yang mengatur tentang zona tambahan adalah unclos 1982 yaitu dalam suatu zona yang berbatasan dengan laut territorial nya, yang dinamakan zona tambahan, negara pantai dapat melaksanakan pengawasan yang diperlukan untuk mencegah pelanggaran peraturan perundangundangannya, bea cukai, fiskal, imigrasi dan saniter di. Status hukum tentang pelbagai zona maritim dan perairan. Perairan yang terletak pada sebelah dalam garis pangkal berubah statusnya dari laut wilayah atau laut lepas high seas, menjadi perairan pedalaman. Perairan kepulauan adalah perairan yang ada di dalam wilayah negara yang dibatasi oleh batas perairan pedalaman closing line dan garis dasar. Perkembangan hukum laut dan wilayah perairan indonesia.
Laut atau perairan yang menjadi wilayah suatu negara yaitu perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut territorial, dimana negara pantaikepulauan mempunyai. Implementasi pengaturan pengelolaan wilayah pesisir dan laut dalam hukum nasional. Pengertian wilayah negara batas, daratan, lautan, udara. Garis dasar adalah garis imajiner yang ditarik melalui titik titik terluar pulau yang paling luar. Bagian ketiga laut lepas dan kawasan dasar laut internasional pasal 10 1 laut lepas merupakan bagian dari laut yang tidak termasuk dalam zona ekonomi eksklusif, laut teritorial, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman. Untuk garis pantai yang lurus, garis dasar tersebut adalah batas air surut perbani. Makalah hukum laut internasional materimateri hukum di. Perairan kepulauan berada di bawah kedaulatan penuh negara republik indonesia. Ketentuan hukum internasional dan konvensi hukum laut pbb tahun. Jun 19, 2015 dalam pasal 8 ayat 1 united nations conventions on the law of the sea unclos 1982 disebutkan bahwa yang dinamakan perairan pedalaman adalah perairan pada sisi darat garis pangkal laut teritorial.
Apr 15, 2010 perairan pedalaman adalah perairan pada sisi darat dari garis pangkal laut teritorial. Dalam mengelola laut sebagai wilayah, ada dua hal pokok yang harus diselesaikan. Zee merupakan rezim baru yang diatur dalam konvensi hukum laut pbb tahun 1982. Dalam mempelajari hukum laut internasional diharapkan mahasiswa dapat menguraikan secara singkat perkembangan konfrensi 1958, 1960, 1982. Pertama, secara eksternal adalah menata batasbatas maritim. Ini adalah mitra hukum publik dengan hukum kelautan, yang menyangkut hubungan maritim swasta.
Status hukum perairan kepulauan indonesia dan hak lintas kapal asing bandung. Perairan pedalaman lebar laut teritorial diukur dari garis pangkal dan perairan yang berada pada arah darat dari garis tersebut dinyatakan sebagai perairan pedalaman. Kedaulatan indonesia di perairan ini adalah mutlak dan kapalkapal asing pun tidak mempunyai hak lewat di perairan tersebut. Perairan pedalaman perairan pedalaman diatur dalam pasal 8 unclos 1982, didalam pasal 8 menyebutkan bahwa perairan pedalaman sebagai perairan pada sisi darat garis pangkal laut teritorial. Hukum internasional tentang kedaulatan teritorial handar. Kini unclos 1982 telah berjalan selama 25 tahun, tentu sebagai negara kepulauan sudah saatnya melakukan evaluasi kebijakan tentang apa saja yang telah dilaksanakan dan belum dilaksanakan dalam rangka memenuhi amanat seperti yang telah di cantumkan dalam unclos 1982. Landas kontinen perlu diatur dalam hukum internasional karena menyimpan banyak sumber daya alam yang berguna bagi manusia, baik hayati maupun non hayati. Hukum laut adalah badan hukum internasional yang menyangkut prinsipprinsip dan aturan yang entitas publik, terutama negara bagian, berinteraksi dalam hal maritim,termasuk hak navigasi, hak mineral laut, dan perairan pesisir yurisdiksi. Parthiana, i wayan, landas kontinen dalam hukum laut internasional, mandar maju, 2005 andi arsana, i made, batas maritim antar negara, sebuah tinjauan teknis dan yuridis, gajah mada university press, 2007 rudy, t may, hukum internasional 2, refika, 2002 suraputra, d.
Sep 10, 2012 dalam pasal 3 ayat 3 undangundang perairan indonesia disebutkan bahwa, perairan kepulauan indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi dalam garis pangkal lurus kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman atau jaraknya dari pantai. Kawasan laut berdasarkan konvensi hukum laut pbb 1982 blogger. Selanjutnya indonesia dalam konfrensi hukum laut pbb tahun 1982 berhasil meloloskan konsep negara kepulaun yg telah diperjuangkan selama 25 tahun yg dimulai pada deklarasi djuanda desember 1957. Apr 29, 2015 hukum laut internasional adalah sekumpulan kaedah hukum yang mengatur hubungan hukum antara negara pantai atau yang berhubungan dengan pantai, yang terkurung oleh daratan dan atau organisasi maupun subyek hukuminternasional lainnya, yang mengatur mengenai kedaulatan negara di laut, yurisdiksi negara dan hakhak negara atas perairan tersebut.
Penyelesaian sengketa spartly islands menurut hukum internasional, sumatera utara. Bab ini merupakan tinjauan unclos sebagai landasan hukum internasional dalam penyelesaian sengketa wilayah. Parthiana menyatakan bahwa perairan pedalaman indonesia adalah semua perairan pada sisi dalam. Sistem pada perairan terbuka berarti lautan tersedia bagi setiap pengguna, res communis. Hukum laut internasional dalam perkembangan kepulauan indonesia, dan perairan pedalaman indonesia. Negara kepulauan indonesia dan hukum laut internasional. Boer mauna, hukum internasional pengertian, peranan dan fungsi dalam era. Perairan pedalaman adalah perairan yang berada pada sisi darat garis pangkal.
Dalam hokum internasional tersebut tak ada istilah legislatif,yudikatif dan eksekutif. Di dalam perairan kepulauan, untuk penetapan batas perairan pedalaman, pemerintah indonesia dapat menarik garisgaris penutup pada mulut sungai, kuala, teluk, anak laut, dan pelabuhan. Misbach atje, status hukum perairan kepulauan indonesia dan hak lintas kapal asing, penerbit alumni, bandung, 1993. Dalam hal kapal menuju perairan pedalaman atau singgah di suatu fasilitas pelabuhan di luar perairan pedalaman, negara pantai juga mempunyai hak untuk mengambil langkah yang diperlukan untuk mencegah pelanggaran apapun terhadap persyaratan yang ditentukan bagi masuknya kapal tersebut ke perairan pedalaman atau persinggahan demikian.
Hukum di laut lepas diatur dalam konvensi hukum laut 1982 part vii pasal 86 sampai 120. Perbedaan prinsipil antara perairan pedalaman dengan laut teritorial adalah bahwa di perairan pedalaman kedaulatan negara berlaku mutlak tanpa adanya pembatasan oleh hukum internasional dalam bentuk kewajibankewajiban untuk memberikan jaminan pelaksanaan hak lintas damai bagi kapalkapal asing. Dalam pertumbuhan hukum laut internasional berikutnya, sejarah perkembangan hukum laut internasional telah mencatat sutu peristiwa penting, yaitu pengakuan paus alexander vi pada tahun 1493 atas tuntutan spanyol dan portugal, yang membagi samudera di dunia untuk kedua negara itu dengan batasnya garis meridian 100 leagues kirakira 400 mil laut. Dalam konvensi hukum laut 1958 secara hukum wilayah perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan negara pantai adalah laut teritorial dan perairan pedalaman.
Dalam pasal 18 unclos 1982, disebutkan pengertian lintas, berarti suatu navigasi melalui laut teritorial untuk keperluan. Atje misbach muhjidin, status hukum perairan kepulauan indonesia dan. Hukum laut internasional laut teritorial mylawuskblog. Konferensi hukum laut di jenewa tahun 1958 sea unclos i. Dengan adanya kebebasan yang diberikan oleh konvensi hukum laut 1982 kepada setiap negara baik negara berpantai maupun negara tidak berpantai maka dengan sendirinya negara telah memiliki hak dan kewajiban untuk dapat memanfaatkan laut lepas semaksimal. Di dalam perairan kepulauan, untuk menetapkan batas perairan pedalaman, pemerintah indonesia dapat menarik garisgaris penutup pada mulut sungai, kula, teluk, anak laut dan pelabuhan. Di perairan pedalaman ini negara memiliki kedaulatan penuh atasnya. Parthiana menyatakan bahwa perairan pedalaman indonesia adalah semua perairan pada sisi dalam garis pangkal normal. Agar supaya perubahan status ini tidak mengganggu hak lalu lintas kapal asing yang telah ada sebelum cara penetapan batas laut wilayah, maka pasal 3 menyatakan bahwa perairan pedalaman tadi terbuka.
Dalam hal kapal menuju perairan pedalaman atau singgah di suatu fasilitas pelabuhan di luar perairan pedalaman, negara pantai juga mempunyai hak untuk mengambil langkah yang diperlukan untuk mencegah. Tugas hukum laut internasional perbedaan negara pantai. Setelah khl 1982 diberlakukan dan mengikat secara internasional pada tahun 1994, maka laut lepas berubah status menjadi perairan kepulauan yang. Sementara itu, dalam perkembangannya, dalam konvensi wina 1978 memerinci adanya lima bentuk suksesi negara, yaitu. Perairan dalam, laut teritorial, selat, zonatambahan, zona ekonomi eksklusif.
Istilah negara kepulauan archipelago state telah dikenal sebelum konvensi hukum laut 1982 unclos 1982. Dengan demikian pasal ini menciptakan sebuah konsep baru yaitu suatu bagian dari perairan wilayah yang berbentuk perairan pedalaman tetapi dengan rezim hukum yang serupa dengan laut teritorial. Hukum laut internasional adalah kaidahkaidah hukum yang mengatur hak dan kewenangan suatu negara atas kawasan laut yang berada dibawah yurisdiksi nasionalnya national jurisdiction. Batas perairan indonesia batasbatas laut territorial indonesia semula warisan dari pemerintah kolonial hindia belanda seperti termaktub dalam teritorial zee en maritime kringen ordinate tzmko 1939 pasal 1 ayat 1 yang menyatakan bahwa. Download materi kuliah contoh kasus hukum laut dunia kuliah. Namun hanya di perairan pedalaman saja indonesia memiliki kedaulatan. Sidik, hukum internasional dan berbagai permasalahannya, lphi fh ui, 2004. Disisi bagian dalam dari garis pangkal laut teritorial adalah perairan pedalaman dan di sisi luar adalah laut teritorial. Laut lepas merupakan semua bagian dari laut yang tidak termasuk dalam zona ekonomi eksklusif, dalam laut teritorial atau dalam perairan pedalaman suatu negara, atau dalam perairan kepulauan. In land waters adalah perairan daratan yang tradisional, yang telah ada sejak dulu. Batas laut wilayah hindia belanda adalah 3mil diukur dari pantai masingmasing pulau di indonesia pada saat air surut.
Mar 18, 20 dalam pasal 18 unclos 1982, disebutkan pengertian lintas, berarti suatu navigasi melalui laut teritorial untuk keperluan. Sedangkan kedaulatan negara pantai meliputi dasar dan tanah dibawah perairan pedalaman dan laut territorial. Aspekaspek negara dalam hukum internasional, jakarta. Perairan pedalaman adalah perairan pada sisi darat dari garis pangkal laut teritorial. Hukum perbankan banking law, yakni merupakan seperangkat kaidah hukum dalam bentuk peraturan perundang. Resolusi majelis umum diambil berdasarkan pendapat international law commision yang menyarankan perlu diadakannya suatu konferensi internasional tentang hukum laut. Justice publisher tema buku ini merupakan kajian ilmu yang berhubungan dengan hukum laut internasional yang sedang marak diperbincangkan akademisi hukum dibagian hukum internasional. Dalam pasal 2 uu 1996 menyebutkan negara indonesia adalah negara kepulauan yang berarti. Perkembangan hukum laut dan wilayah perairan indonesia dr.
811 1109 1291 891 1614 1552 1238 1444 199 1313 963 231 1112 1353 1110 978 1532 198 534 1122 275 90 163 1010 294 952 1268 453 33 965 566 261 726 439